TIM I DPRD KOTA SOLOK KUNKER KE KAB, GARUT DAN KAB, SUMEDANG PROV, JAWA BARAT

Seperti diketahui, Kabupaten Garut dan Sumedang termasuk salah satu daerah potensial, tak hayal daerah ini cenderung dijadikan referensi dalam melahirkan berbagai program pembangunan oleh daerah lain. Termasuk oleh Kota Solok, Kabupaten Garut dan Sumedang juga dianggap selangkah lebih maju, hingga dua daerah bertetangga tersebut ditetapkan menjadi daerah kunjungan kerja (kunker) DPRD Kota Solok dipenghujung Maret lalu.

 

Secara teritorial Kabupaten Garut memang jauh lebih luas dibanding Kota Solok yakni sekitar 3.065 kilometer persegi, berpenduduk 2,5 juta jiwa, terbagi atas 42 kecamatan, 424 desa, 21 kelurahan, dengan pusat ibukota kabupaten berpusat di Tarogong Kidul. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Sumedang, bagian selatan Samudera Hindia, barat Kabupaten Bandung dan Cianjur, serta bagian timur dengan Kabupaten Tasik Malaya.  

Sementara Kota Solok hanya mengantongi dua kecamatan (Tanjung Harapan dan lubuk sikarah), 13 Kelurahan, luas 57,64 kilometer persegi, berpenduduk 64 ribu jiwa. Sumber ekonomi global lebih dominan bergantung pada sektor perdagangan, jasa, industri kreatif, ditunjang pertanian padi.

Secara geografis daerah yang dikenal sebagai penghasil kuliner khas nusantara ’dodol’ ini berdekatan dengan Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, hingga menjadikan Garut begitu berperan sebagai daerah penyangga, hinterland bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Karena itu, tidak mengherankan bila Kabupaten Garut sangat diandalkan dalam memasok berbagai produk kebutuhan bagi daerah Bandung dan sekitarnya. Sekaligus menjadi pengendali keseimbangan sosial ekonomi se-seantro Jawa Barat.

 

Atas dasar itu, Kabupaten Garut pun ditetapkan sebagai daerah tujuan dalam kegiatan studi banding/kunjungan kerja (Kunker) oleh rombongan Tim I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok, dan dalam perjalanan selama empat hari, Senin – Kamis (29/3 - 2/4) berupaya mencari referensi untuk maksimalisasi proses pembangunan Kota Solok. Terutama menyangkut pembangunan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penetapan anggaran berbasis gender (perempuan).

Dalam kunjungan ke Pemkab Garut, Senin (30/3) rombongan wakil rakyat penghasil ‘beras ternama’ yang beranggotakan 14 orang (6 Anggota DPRD, 8 pendamping) disambut Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Garut, Dj.Darajat didampingi sejumlah SKPD terkait. Jalannya acara pertemuan cukup berlangsung alot, sekaligus dibungkus dengan ajang diskusi.

Dj Derajat mengungkapkan, Kabupaten Garut seyogyanya bukanlah daerah kaya dengan sumberdaya alam yang melimpah, namun merupakan daerah biasa-biasa saja layaknya daerah lain di Sumatera Barat. Cuma saja dalam menggenjot sektor ekonomi, pendapatan perkapita daerah, Kabupaten Garut justru semenjak sepuluh tahun terakhir juga kosentrasi melirik sektor usaha kecil menengah sebagai basis utama, selain sektor pertanian dan perkebunan. Terobosan ini terus diberdayakan secara terprogram searah dengan target RPJMD, RPJP daerah. Kendatipun berganti pimpinan daerah, namun program ini tetap dilanjutkan.

“Sektor UMKM telah menjadi bahagian terpenting dalam upaya pembangunan ekonomi Garut, hingga pemberdayan sektor ini terus mendapat perhatian serius dari Pemkab Garut.  Pergerakan usaha kecil menengah dipantau secara terprogram melalui SKPD terkait, seraya dibina dan diberdayakan untuk dapat berkembang,” Jelas Dj Derajat.

 

Perhatian Pemkab Garut pada UMKM ditandai dengan pengalokasian dana mencapai Rp.2 millar bersumber APBD, yang diimplementasikan lewat pelatihan usaha ke masyarakat, pemberian bantuan peralatan, pembinaan berkelanjutan, plus diikuti suntikan modal sesuai kebutuhan. Setelah usaha binaan berkembang, satu-persatu diantaranya diarahkan menjadi bapak angkat bagi yang masih lemah, dengan begitu satu sama lain saling terkoneksi. Alhasil, berbagai bentuk usaha kreatif terus bermunculan hingga ke pelosok daerah.

Menariknya lagi, selain untuk kalangan umum, Pemkab Garut juga menjadikan kalangan perempuan lebih produktif, apakah dari kalangan janda, serta sebagainya. Jenis usaha yang digeluti tergantung peluang, mulai bidang kuliner, kerajinan, agribisnis, jasa, serta bidang pertanian. Dengan begitu, kaum ibu-ibu rumah tangga turut andil menopang, sekaligus jadi tulang punggung bagi suaminya.

“Kita tidak boleh membiarkan keluarga miskin terus terbentur, termasuk kaum perempuan rawan ekonomi. Jika dibiarkan, laju pertumbuhan daerah global akan tersendat, persoalan-persoalan sosial mewarnai kehidupan masyarakat. Maka, perlu dikontrol, dikendalikan,”  Kata Dj Derajat.

Menyikapi paparan Asisten I Pemkab Garut, berikut paparan Ketua Tim I DPRD Kota Solok, Daswip Petra Dt.Mjj Alam, ajang pertemuan pun dibungkus dengan rangkaian diskusi, berbagi informasi, transformasi ilmu dan pengalaman. Kebetulan dalam pertemuan tersebut juga ikut hadir pejabat Disperindag Kota Solok, pejabat Kantor KBPM, dan Kantor Penanaman Modal.

Selepas dari Pemkab Garut, rombongan juga bersilaturrahmi ke Pemkab Sumedang, Selasa (31/4), yang kala itu disambut Asisten I, Retno E. Dalam pertemuan tersebut pun mengemuka isu yang hampir sama, yakni menyangkut kepedulian Pemkab Sumedang akan sektor UKM dan kelompok perempuan.

Untuk lebih terkoordinir dan maksimalnya pembangunan sektor UKM, Pemkab Sumedang semenjak lima tahun terakhir mewajibkan seluruh usaha kecil menengah memiliki izin, dan dengan begitu kelangsungan hidup usaha masyarakat dapat lebih terkoordinir, termonitor. Sekalipun itu penjual tahu pinggir jalan, tetap harus mengurus izin.

“Dalam pengurusan izin usaha di Sumedang, sangat mudah, dan digratiskan,” Pungkas Retno.

Melalui kunker DPRD dengan anggaran yang begitu terbatas di awal triwulan 2015 ke Garut dan Sumedang, begitu banyak hikmah yang bisa dipetik para wakil rakyat Kota Solok, tinggal lagi pelaksanaannya. Semoga saja kunker DPRD mampu menjadi pelopor menuju pembaharuan.